Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-pagenavi domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/akreditasi.org/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the loginizer domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/akreditasi.org/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the schema-and-structured-data-for-wp domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/akreditasi.org/wp-includes/functions.php on line 6114
Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan - Akreditasi.org

Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan

Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan

Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan- Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Salah satu materi SKD yang diujikan ke peserta yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Berikut contoh soal TWK CPNS 2023 yang bisa dijadikan bahan latihan. Passing Grade CPNS 2023 untuk Pelamar Jalur Umum dan Khusus

Rangkaian Seleksi Kompetensi Dasar memuat tiga materi wajib yang diujikan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dan Tes Intelegensi Umum (TIU).

Total soal dari ketiga materi tersebut beda-beda. Dilansir dari BKN, jumlah soal SKD sebanyak 110 pertanyaan dengan rincian TWK 30 soal, TIU 35 soal, TKP 45 soal.

Waktu pengerjaan soal SKD adalah 100 menit, sedangkan pembobotan nilai untuk soal SKD yaitu: TIU dan TWK jawaban benar bernilai 5 dan salah 0 (nol), TKP jawaban benar minimal 1 dan paling tinggi 5, tidak menjawab 0

Tes Wawasan Kebangsaan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuanmengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia. Berikut ini contoh soal twk 2023:

Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan…

A. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat

B. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan presiden

C. Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung

D. Mahkamah Agung dalamkekuasaan Presiden

E. Semua jawaban benar

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan presiden dalam kekuasaan dewan perwakilan rakyat.

Pembahasan dan Penjelasan

Jawaban A. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.

Jawaban B. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan presiden menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban C. Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan.

Jawaban D. Mahkamah Agung dalamkekuasaan Presiden menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan.

Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah A. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat

Demikianlah teman-teman pembahasan kita hari ini tentang Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan, semoga bermanfaat dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *