Pajak Daerah– Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.
Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Jenis dan Objek Pungutan
Dalam Pajak daerah, khususnya diJakarta terdapat tiga belas objek pajak yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, diantaranya:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- Pajak Air Tanah (PAT)
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- Pajak Parkir
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Rokok
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Sedangkan pada Retribusi Daerah DKI Jakarta yang di jelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu:
- Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati olehorang pribadi atau badan.
Jenis retribusi yang termasuk Retribusi Jasa Umum antara lain:
- Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- Retribusi Pelayanan Pasar.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- Retribusi Jasa usaha
Retribusi Jasausaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkankekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi yang termasuk Jasa Usaha meliputi:
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Retribusi Tempat Pelelangan.
- Retribusi Terminal.
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Retribusi Penyeberangan di Air.
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi
Perizinan Tertentu adalah:
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Retribusi izin Gangguan.
- Retribusi Izin Trayek.
- Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Pajak daerah contoh
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain:
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- Pajak Reklame;
- Pajak Air Tanah (PAT);
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Bukan hanya itu, UU 1/2022 ini juga memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintah daerah untuk tidak memungut jenis pajak tertentu yang akan diatur oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi.
Dengan telah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022, potensi yang dihasilkan dari pemungutan pajak daerah akan lebih maksimal dan tepat sasaran, karena beberapa hak untuk memungut pajak telah dilimpahkan ke pemerintah daerah.
Demikianlah teman-teman pembahasan kita hari ini tentang Pajak Daerah, semoga bermanfaat dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain ya.
